Natuna, detikkeprinews.com – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Junaidi mengatakan perolehan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas) untuk Natuna kecil.
Kata Junaidi, Ansar Ahmad sebagai Gubernur terpilih diharapkan dapat meninjau kembali porsi pembagian DBH Migas ke Pemerintah Pusat.
“Tentu saja kita butuh pemimpin yang jeli yang betul-betul bisa memberi harapan baru kepada masyarakat terutama gubernur baru kita Pak Ansar Ahmad,” pungkasnya.
Menurut Junaidi, Natuna dengan status daerah penghasil layak mendapatkan porsi lebih dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.
“Betul, memang ini permasaalahan lama, pembagian DBH Migas itu diatur oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, akan tetapi dengan porsi yang ada tentunya jauh dari kata adil,” ungkapnya kepada awak media, Senin, (03/05/2021).
Junaidi menjelaskan, perolehan angka pembagian DBH Migas sangat berguna bagi Natuna karena bisa menujang jumlah APBD dari sisi pendapatan daerah untuk bisa bersaing dengan kabupaten/kota lainnya di Kepri.
“Setidaknya kita sebagai daerah penghasil bisa diperhatikan lagi terkait pembagian DBH Migas ini agar kita dapat bersaing dengan kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kepri,” terangnya.
Namun kata Junaidi, dengan porsi yang diperoleh meski sebagai daerah penghasil Natuna tidak boleh egois.
“Memang kita tidak boleh terlalu egois dengan hasil pembagian DBH Migas ini, namun setidaknya dengan ini kita dapat bersaing dengan daerah lain yang lebih maju,” imbuhnya.
Laporan : Amir Hamzah
