Hutan Lindung di Tanjung Kasam Diduga Berubah Fungsi

0
43

Batam (DKN) – Diduga penggarapan hutan lindung di Kota Batam masih saja terjadi dan belum mendapatkan efek jera bagi para pelakunya. Bahkan terkesan masih banyak yang menguasai hingga merubah fungsi peruntukan lahan tersebut. Meski sebagian kecil pelaku telah menjalani proses hukum atas perbuatannya.

Sebelumnya, Lamhot Sinaga selaku Kepala KPHL II Batam telah menyampaikan luas hutan lindung di Tanjung Kasam, Kabupaten Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau luasnya kurang lebih 352 HA.

“Saya pastikan tidak ada peralihan lahan hutan lindung ke daerah lain. Jika plang nama hutan lindung sudah tidak ada, kemungkinan dicabut oleh oknum tertentu, nanti anggota saya akan kroscek ke lapangan,” Ungkapnya.

Pihaknya juga sudah menyurati para pengelola Hutan Lindung di Wilayah Kota Batam khususnya Punggur Teluk Lengung.

“Nanti datanya akan kita berikan secara transparan tanpa ada yang ditutupi,” Sebutnya.

Dilanjutkannya, siap kalau dilakukan penegakan hukum, namun karena keterbatasan penyidik maupun keterbatasan anggaran di Kantor KPLH II Kota Batam, Provinsi Kepri tidak bisa berbuat banyak.

“Mari kita jaga bersama dan saya tidak ada kepentingan apapun untuk menutupi permasalahan hutan lindung di Kota Batam,” Ujarnya.

Untuk menindaklanjuti pemberitaan yang telah terbit sebelumnya, grup media ini melalui detikglobalnews.com kembali menanyakan Bapak Lamhot Sinaga selaku Kepala KPLH II Batam (7/9/2022).

“Besok pagi Bapak ke kantor aja, supaya utuh penjelasannya, tidak mengutip sepotong – sepotong,” jawabnya.

Dilain pihak, Bapak Nardi yang diketahui sebagai petugas Gakkum KLHK, saat dikonfirmasi tidak mengetahui lokasi yang dimaksud.

“Coba ditanya ke bagian pemangku kawasan seperti KPH Batam, sekalian mengirim kan fail tentang PP Nomor 23 Tahun 2021. Tolong dipelajari,”ujarnya.

Dilain kesempatan, sebagai petugas Gakkum KLHK, bapak Aries belum mengetahui hal tersebut.

“Bang, bisa diinformasikan siapa yang mengerjakan dan apa peruntukan reklamasi tersebut dan saya tidak tahu apa nama perusahaan yang melakukan reklamasinya,” jawabnya.

Aries menambahkan, Untuk reklamasi harus ada izin reklamasi dan kesesuaian tata ruang laut dari DKP maupun Kementerian Kelautan. Harusnya dipertanyakan juga ke mereka. Dan untuk lokasi dirinya belum tau apakah masuk kawasan hutan atau bukan kawasan hutan.

“Kalau bisa dibuatkan laporan pengaduan tertulis ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan supaya bisa ditindaklanjuti, Tembusan ke Gubernur, Kantor KPH Batam dan DKP provinsi,” kata Aries, (31/8/2022).

Dalam paparannya lagi, pihaknya dapat melakukan pengawasan tapi sebaiknya ada surat tertulis,” Jadi ada dasar kami melakukan pengawasan di lapangan”.

Apakah benar penggarap hutan lindung di daerah Tanjung Kasam terkesan tidak tersentuh, atau para pejabat dan penegak hukum tidak mengetahuinya.

“Harusnya sudah tau bang, Setiap kabupaten kota ada perwakilan Kehutanan disana yaitu Kantor KPH, mestinya mereka melaporkan ke dinas untuk tindak lanjut dan mereka juga dapat menghentikan kegiatan di lapangan karena kewenangan Polhut yang tugas disana ada,” tandasnya.

Dalam penjelasannya lagi, agar tidak terkesan adanya pembiaran, jika dinas tidak mampu menangani juga bisa melaporkan ke Gakum KLHK dan Pos Gakum KLHK yang ada di Batam.

Lanjutnya lagi, untuk wilayah Sumatera alamatnya di Sekupang, tidak jauh dari Kantor KPHL. Karena untuk ranah penegakan hukum tindak pidana kehutanan itu kewenangan Gakum pusat. Di dinas hanya bersifat sanksi administrasi. (ss)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini