Fylsia Berharap Pelaku Dugaan Pemalsuan Dokumen Tanah Miliknya di Bintan Dapat Diungkap 

0
199
Rano Iskandar Sirait, SH Penasehat Hukum ibu Fylsia, saat berkunjung ke Polres Bintan

Bintan (DKN) – Niat dan nyali serta keberanian Fylsia, seorang ibu untuk mencari keadilan di negeri ini atas lahan milik peninggalan orang tuanya yang diduga dikuasi oleh pihak – pihak tertentu tidak pernah surut, Bahkan dirinya juga meminta agar pihak Kepolisian melakukan pengujian terkait keabsahan atau keaslian dokumen terkait kepemilikan lahan di daerah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Fylsia yang didampingi penasehat hukumnya, Rano Iskandar Sirait. SH mengatakan, Saya tidak terima lahan peninggalan orang tua saya dikuasai pihak lain tanpa ada peralihan/pengoperan hak atas tanah tersebut.

“Dugaan saya ada indikasi pemalsuan dokumen, dimana pada awalnya orang tua saya mempercayakan seseorang untuk kepengurusan perpanjangan dokumen di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bintan, namun tak kunjung selesai hingga terjadi pengembalian uang,”tuturnya.

Fylsia juga berharap agar pihak Kepolisian bisa membuka permasalahan ini secara terang benderang dan menyeret para pelaku hingga kemeja hijau, hingga saya bisa mendapatkan keadilan diatas tanah warisan secara utuh.

“Saya sudah buat Surat Permohonan Perlindungan Hukum, mudah – mudahan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan,” Ungkap Fylsia, (15/11/2022).

Sementara itu, Notaris Marhainis, SH saat mengunjungi Kantornya di Tanjungpinang menyampaikan bahwa dirinya sedang tidak berada di tempat (Kantor, red).

“Maaf pak saya sedang di Batam, nanti sore baru tiba di Tanjungpinang. Terkait atas nama Fylsia, saya tidak kenal dan tidak pernah berurusan di Kantor kita, apalagi terkait masalah lahan, sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kantor Notaris kita,” Ucapnya melalui ponsel genggam saat dihubungi, (10/11/2022).

Sedangkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bintan, Bapak Asnen saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu yang lalu mengatakan, Ini kan dulunya melalui surat dari kelurahan yang hak pakainya 10 Tahun, dulu hamparan tanah itu sangat luas, makanya diterbitkan hak pakai oleh pemerintah.

“Suratnya itu dulunya melalui Kades, Lurah dan Camat, apakah seluruh tanahnya itu dikuasai orang,” tanya Asnen.

Beliau menjelaskan, Kalaupun sudah terbit Sertifikatnya, Jika ada temuan indikasi dugaan pemalsuan dokumen, nantinya di Kantor Pengadilan yang batalkan.

“Kami itu ada dasarnya yaitu RT/RW, dan mana yang betul pasti akan ketahuan itu,”ujarnya.

Asnen juga menambahkan, Kalaupun sudah terbit sertifikatnya, Jika tak betul, nanti di Kantor Pengadilan bisa dibatalkan.

“Saya juga belum tau sertifikat yang di maksud, apakah sudah terbit atau tidak, kita tunggu aja proses hukumnya,” Ungkapnya.

Rano Iskandar Sirait, SH selaku penasehat hukum Fylsia, (15/11/2022) saat memberikan keterangan terkait perihal pelimpahan surat permohonan perlindungan hukum diri Fylsia, Saya sudah ketemu langsung dengan pihak penyidik Polres Bintan.

“Beberapa waktu lalu saya sudah mengunjungi Polres Bintan dan berdialog langsung dengan pihak penyidik,”ungkapnya. (ss)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini