Bupati Natuna Hadiri Rakor Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau

0
106

Natuna (DKN) – Bupati Natuna Wan Siswandi menghadiri acara Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

Rakor di gelar di ruang rapat Cempaka Putih Rumah Dinas Bupati Karimun, pada Senin (19/09/2022). Rakor di ikuti oleh seluruh Bupati / Walikota Se Provinsi Kepulauan Riau. Rakor dipimpinan oleh Asisten Pemerintah dan Kesra Gubernur Kepulauan Riau, Heri Mokhrizal.

Pada kesempatan tersebut, Heri Mukhorizal menyampaikan, penanganan inflasi yg terjadi di Kepri dan Daerah Kabupaten/Kota di Kepri khususnya harus mendapat perhatian khusus.

Oleh karena itu ia meminta Bupati/Wali Kota memperhatikan produk pangan strategis yang sensitif seperti cabe, bawang merah dan lain-lain agar lonjakan inflasi bisa ditekan.

Heri Mokhrizal menambahkan, selain fokus penekanan angka inflasi, penyaluran Dana DAK dan Dana Pembantu, Dana Desa yang terhambat segera harus di selesaikan.

“Selain dana DAK dan Dana pembantu, masalah Bantuan Sosial 2% dari Dana Transfer Umum sebagaimana amanat PMK Nomor 134/PMK.07/2022 juga harus digesa, agar bisa dilaksanakan dalam 3 bulan ini, dan khusus Natuna 2%,” ucap Heri.

Selain itu, Asisten Pemerintah dan Kesra Gubernur Kepulauan Riau ,Heri Mokhrizal juga menyampaikan mengenai penambahan bulan imunisasi dan melakukan perhatian masalah pecepatan digitalisasi keuangan.

“Kita akan melakukan penambahan Bulan Imunisasi sampai akhir bulan September agar betul-betul di laksanakan Bupati/Wali Kota mengingat masih ada beberapa Kabupaten/Kota yg belum 100%, hingga saat ini Natuna sudah 94% , selain itu masalah pecepatan digitalisasi keuangan agar menjadi perhatian Kepala Daerah bersama TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah),” sebutnya.

Sementara itu, terkait Penggunaan Produk Dalam Negeri arahan gubernur, Heri Mukhorizal menyampaikan agar di perhatikan karena penyerapan anggaran terkait belanja penggunaan produk dalam negeri dipercepat dengan mendorong Katalog Lokal, semua belanja daerah menggunakan katalog lokal, dan Bupati/Wali Kota harus mendorong UMKM dan usaha lokal mendaftar pada UKPBJ untuk menjadi vendor di katalog lokal.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini