Natuna (DKN) – Setelah menjumpai 12 Menteri, kini orang nomor 1 di Bumi Laut Sakti Rantau Bertuah itu, kembali ke Kementerian untuk menjumpai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, Kamis (17/03/2022) di Jakarta.
Dalam keteranganya, Wan Siswandi menyebutkan, untuk membangun Natuna, harus bergerak cepat menjemput anggaran dari Pusat, mengingat minimnya APBD Natuna. Ditambah lagi, Natuna terletak berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga di Asean.
Apalagi Natuna memiliki luas wilayah yang berisi 99,75 persen berupa laut, dan hanya 0,25 persen saja berupa daratan, serta memiliki kekayaan laut yang luar biasa banyak.
Bupati Natuna, Wan Siswandi, saat menyampaikan beberapa usulan ke Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan.
“Perairan Natuna bagi Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan strategis. Sebab, perairan dan kepulauannya merupakan batas terluar dari NKRI yang menjadi penentu dari kedaulatan negara NKRI. Untuk itu tidak ada kata tidak bagi Pemerintah Pusat untuk mempercepat pembangunan Natuna,” ungkap Wan Siswandi.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wan Siswandi kepada Luhut Binsar Panjaitan, sebelum dirinya meminta beberapa usulan pembangunan peningkatan infrastruktur dasar, seperti persediaan air bersih, listrik, jalan dan jaringan telekomunikasi.
“Hal ini kami sengaja desak ke pemerintah pusat, melalui Pak Menteri langsung agar percepatan pada lima pilar pembangunan di Natuna yang dicanangkan oleh Bapak Presiden cepat terwujud. Presiden sudah instruksikan hal tersebut, kita pemerintah daerah seharusnya lebih kooperatif untuk menyambutnya,” terang Wan Siswandi.
Bupati Natuna, Wan Siswandi, saat mengutarakan tujuannya kepada Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan.
Selain itu, Wan Siswandi juga berharap kepada pemerintah pusat agar wacana Natuna menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi perhatian dari pemerintah pusat.
“Saya menilai wilayah Kepulauan Natuna sangat potensial untuk dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kelautan. Sebab selain memiliki sumber daya alam yang melimpah, sudah ada infrastruktur penunjang salah satunya Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang berlokasi di Selat Lampa,” ucapnya.
Dirinya optimistis, kawasan ekonomi khusus bisa mendorong tumbuhnya sektor kelautan dan perikanan di Natuna. Sebab bidang-bidang yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan nantinya terintegrasi, mulai dari produksi, pengolahan, logistik, hingga pasar.
“Natuna memiliki potensi besar di subsektor perikanan tangkap dan juga perikanan budidaya yang menunjang untuk dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus. Untuk budidaya misalnya, ada ikan napoleon dan kerapu yang nilai ekonominya begitu tinggi. Apalagi pemasarannya sudah merambah pasar ekspor di mana pembeli datang langsung ke keramba-keramba pembudidaya,” ungkapnya kemudian.
Menanggapi hal itu, Luhut Binsar Panjaitan merespon baik dan segera merapatkan hal ini dengan para Menteri terkait. Selain Luhut, Wan Siswandi juga berjumpa langsung dengan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dan Sekjen Menteri Dalam Negeri, Suhajar, untuk memperkuat pengajuan tersebut serta mempercepat nomor register pemekaran Kecamatan Pulau Panjang dan Pulau Seluan. (Dika)
