Batam (DKN) — Wakil Ketua Komisi I DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin menemui Aliansi Mahasiswa Kota Batam yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam, Senin (11/4/2022).
Diketahui, aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Batam terdiri dari Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ibnu Sina, Universitas Ibnu Sina, dan Sekolah Ilmu Tarbiyah (STIT) Hidayatullah.
Dalam aksi unjuk rasa, Aliansi Mahasiswa Kota Batam mengajukan 4 tuntutan, yakni.
1. Mendesak Presiden Republik Indonesia (RI), Ir Joko Widodo, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPRD Kota Batam mendorong penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 dan menolak amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
2. Menuntut Presiden RI untuk menstabilkan harga barang-barang pokok khususnya minyak goreng dan menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Meminta Pemerintah Pusat untuk mengkaji ulang UU Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Menanggapi 4 tuntutan aliansi mahasiswa Batam tersebut, Wakil Ketua I DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin, mengatakan, pihaknya belum bisa merespon penundaan Pemilu 2024, karena masih berupa isu.
“Tiga periode Jokowi tidak akan mungkin jika tidak ada amandemen atau perubahan dari konstitusi yang sudah ada,” jelasnya, seperti dilansir fokuskepli.
Namun, dirinya mengaku sudah melakukan audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam pada 14 Februari 2022 lalu terkait persiapan Pemilu 2024.
“Dan tahapan Pemilu 2024 sudah mulai berproses di KPU,” paparnya.
Sementara, terkait kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga BBM, pihaknya berencana akan mengundang pihak terkait untuk melakukan pembahasan. *
