Desa Air Nusa di Natuna Butuh Perhatian Pemerintah Khusus Jaringan Telekomunikasi

0
18

Natuna (DKN) – Masyarakat Desa Air Nusa Kecamatan Serasan Timur dan Kecamatan Midai di wilayah Kabupaten Natuna keluhkan permasalahan jaringan telekomunikasi.

Kepada anggota Komisi I DPRD Natuna di wilayah pemilihan Serasan Timur dalam kunjungan kerjanya, Kepala Desa Air Nusa, Rismayadi menyampaikan untuk mengulang usulan yang pernah dikemukakan pada saat reses tahun 2020.

“Kalau yang menjadi prioritas di Desa Air Nusa adalah pembangunan tower jaringan telekomunikasi, karena sampai saat ini khususnya di desa saya masih belum merdeka sinyal”, Ucapnya.

Rismayadi yang akrab disapa Bong Ris kepada media detikkeprinews.com di Ranai menuturkan keluhan masyarakat di desanya dibandingkan daerah lainnya yang masih satu Kecamatan di Wilayah Serasan Timur, terkait jaringan komunikasi apalagi untuk internetan tak dapat diakses.

Bong Ris menambahkan, sudah berupaya mengusulkan kepada Dinas Kominfo Kabupaten Natuna, Kominfo Provinsi Kepri bahkan kepada Telkomsel Batam untuk dibangunkan sebuah tower jaringan Telekomunikasi.

“Saya bersama Kades Payak sudah melakukan lobi-lobi untuk segera dibangunkan sebuah tower diwilayah Air Nusa ataupun Desa Payak, namun sampai kini belum terealisasi”, tutur Bong Ris dengan sedikit rasa kecewa.

Raja Darmika, Kadis Kominfo Natuna
Raja Darmika, Kadis Kominfo Natuna

Menanggapi keluhan yang dirasakan masyarakat Midai dan Air Nusa terkait Tower Jaringan Telekomunikasi, Pemerintah Kabupaten Natuna khususnya Dinas Kominfo sudah berupaya semaksimal mungkin mengusulkan kepada pihak Kementrian Kominfo, karena untuk membangun sebuah BTS (Tower Jaringan Telekomunikasi) ini membutuhkan biaya yang sangat besar dan pemerintah Kabupaten tidak memiiki anggaran serta wewenang untuk itu.

“Seperti di Kecamatan Midai menggunakan Radio Link yang sudah dikoneksikan melalui kecamatan Bunguran Barat (Sedanau), Namun untuk pembangunan BTS sudah kami Usulkan”, Jelas Raja Darmika Selaku Kadis Kominfo Natuna di Ruang Kerjanya beberapa waktu yang lalu.

Sementara itu Bupati Natuna, Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si melalui Asisten Administrasi Umum, Hikmatul Arif, menanggapi permasalahan ini dengan berdasarkan UU No.23 Telekomunikasi diatur dan wewenang Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Kominfo melalui perpanjangan tangan Pemerintah Provinsi, sedangkan Pemerintah Kabupaten Natuna hanya sebatas mengusulkan daerah-daerah yang belum terjangkau sinyal Komunikasi di dalam wilayah kabupaten Natuna.

“Semoga pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi dapat melihat kondisi Natuna yang terdiri dari pulau-pulau sangat banyak dan jaraknya berjauhan dari pemerintah kabupaten, mengingat sarana dan prasana teknologi informasi dan komunikasi sangat penting demi untuk menunjang kelancaran berkomunikasi serta sistem pembelajaran digitalisasi yang dicanangkan oleh Kementrian Pendidikan”, Ujar Maktul sapaan akrab Asisten Administrasi Umum.

Maktul menjelaskan, pembangunan BTS (Tower Jaringan Telekomunikasi) sesuai Tupoksinya bukan wewenang Pemerintah Kabupaten Natuna, tapi merupakan tanggungjawab Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi sesuai dengan UU NO.23, sedang Pemerintah Kabupaten hanya mengajukan.

“Dalam hal penganggaran pembangunan BTS pemerintah Kabupaten tidak dapat sembarangan takut menyalahi tupoksinya, Kita hanya dapat mengajukan daerah-daerah yang belum terealisasi sarana dan prasarana demi kelancaran komunikasi dan informasi”, Jelasnya kepada media detikkeprinews.com di ruang kerjanya, Selasa (16/3/2021).

Pemerintah Kabupaten Natuna berharap kepada Pemerintah Pusat maupun perpanjangan tangan Pemerintah Provinsi Kepri dapat segera merealisasi usulan jaringan telekomunikasi yang sangat dibutuhkan masyarakat yang belum dapat mengakses teknologi digitalisasi di Natuna. (Agus Siregar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here