Jakarta (DKN) – PT PLN (Persero) mendapatkan dukungan dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dalam pengembangan pembangkit energi baru terbarukan di daerah terpencil. Dukungan ini tertuang dalam Penandatanganan Pakta Komitmen PLN-TNI AD tentang Dukungan Penguatan Pembinaan Teritorial di Kantor Pusat PLN, Jakarta pada Selasa 19 April 2022.
Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengatakan, kehadiran dari seluruh personel TNI AD yang tersebar di seluruh wilayah nusantara hingga ke daerah terpencil, terluar dan tertinggal, diharapkan mampu ikut berkontribusi dalam memajukan perekonomian nasional. Terlebih, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 pasal 7 ayat 2, TNI AD sebagai alat negara tidak hanya bertugas operasi militer saja.
“TNI AD juga memiliki tugas untuk ikut mengamankan pembangunan nasional. Apa pun yang menjadi kesulitan rakyat, TNI harus hadir menjadi solusi melalui setiap kegiatan,” ujarnya saat memberikan sambutan.
Maka dari itu, Dudung berharap penandatanganan ini dapat menjadi momentum dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan PLN dalam hal penyediaan energi listrik dan menunjang pembangunan nasional. Terlebih, jalinan kerja sama antara PLN dan TNI AD sudah berlangsung sejak lama.
Sebagai informasi, TNI AD selama ini secara aktif berkontribusi dalam rangka pengamanan objek vital nasional. Termasuk di antaranya adalah pengamanan pasok batu bara yang sempat menjadi perhatian pada awal tahun 2022 ini.
“Karena selama ini batu bara sebelum masuk mesin PLN banyak dimainkan oleh pihak yang mencari keuntungan. Oleh karena itu, TNI AD dilibatkan, minimal untuk mengecek jangan sampai ada batu bara dimainkan sampai benar-benar masuk ke PLTU,” papar Dudung.
Dia pun berharap peningkatan kerja sama ini dapat menjadi momentum dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan PLN selaku BUMN dalam hal penyediaan energi listrik untuk menunjang pembangunan nasional.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengapresiasi dukungan yang luar biasa dari TNI AD. Menurut dia, tugas penyediaan tenaga listrik oleh PLN akan terasa makin mudah dan makin ringan dengan banyaknya dukungan dari masyarakat dan instansi pemerintah terkait, termasuk dari TNI AD.
Tak hanya itu, dukungan dari TNI AD akan semakin memperkuat PLN di bidang perencanaan. Dengan adanya kolaborasi ini, TNI AD bisa memberikan informasi kepada PLN terkait potensi wilayah yang selama ini belum terjamah. Melalui informasi tersebut, PLN kemudian membuat perencanaan pembangunan kelistrikan secara komprehensif.
“Kekuatan kami di bidang teknologi dan investasi, digabungkan dengan kekuatan di bidang teritorial dan kemampuan menghadapi bentang alam yang luar biasa, dan juga tantangan sosial politik TNI AD, diharapkan dapat menyelesaikan semuanya,” ujar Darmawan.
Bukti nyata jalinan kerja sama antara PLN dengan TNI AD pun langsung tertuang melalui penandatanganan Rencana Kerja Teknis tentang Pendampingan Penguatan Binter pada Kegiatan _Pre Feasibility Study_ dan _Feasibility Study_ potensi hidro pada daerah aliran sungai (DAS) Mamberamo, Papua. Sinergi ini diharapkan dapat mengakselerasi penyusunan rencana pembangunan PLTA terbesar di Indonesia Timur.
Darmawan mengatakan dukungan dari TNI AD ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan kepada PLN dalam pengembangan PLTA yang berpotensi akan menghasilkan listrik bersih sebesar 23 Giga Watt (GW) ini.
“Pembangkit hydro PLN ahlinya, sejak tahun 1960-an kami bangun PLTA. Masalah investasi kami masih bisa atasi. Tetapi di Mamberamo ada bentang alam, bentang budaya, dan bentang sosial politik yang kami tidak paham,” ujarnya.
Menurut Darmawan, kehadiran PLTA dengan skala besar di Bumi Cendrawasih ini sangat penting bagi pengembangan pembangkit energi baru terbarukan di Indonesia. Saat ini, pengembangan pembangkit EBT masih terkendala mahalnya biaya yang harus dikeluarkan.
Sebagai informasi, energi termurah saat ini berasal dari batu bara hanya memakan biaya sebesar USD 5-6 sen per kilo Watt hour (kWh). Sedangkan energi dari panas bumi membutuhkan biaya sekitar USD 9-13 sen per kWh, PLTA harganya juga mulai dari USD 8-13 sen per kWh.
Maka dari itu, Darmawan menegaskan, ada anggapan di sektor energi bahwa kalau mau energi murah ya dari sumber yang kotor, sementara kalau mau bersih investasinya mahal. Masuknya PLTA Mamberamo akan menepis anggapan tersebut dengan menghadirkan energi bersih dengan biaya yang cukup terjangkau.
“Maka dilema kita kalau mau listrik murah itu kotor, kalau mau bersih itu mahal, bisa dipecahkan. Karena ada listrik yang murah sekaligus bersih di Mamberamo,” sebut Darmawan.
